Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia

Studi ini mengkaji tentang analisis hukum isbat nikah menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dan KHI Indonesia. Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa diatur dalam Perdata Pasal 100-102. Terkait nikah, tidak memberikan batasan secara rigit mengenai unsur-unsur yang dapat menjadi pertimbangan hakim menentukan sahnya perkawinan. Namun mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu adanya disparitas antara penduduk Pribumi, Timur asing Tionghoa, hal inilah menyebabkan unifikasi suatu peraturan melatarbelakangi lahirnya Perkawinan. Undang-undang tahun juga batasan-batasan peristiwa dimohonkan pengesahannya. Berbeda dengan kedua ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sebagaimana dijelaskan 7 ayat (1) sampai (4) mana perkawinan hanya dibuktikan Akta Nikah. Suatu Nikah, diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah. Isbat terbatas lima berhak mengajukan permohonan suami atau isteri, anak-anak mereka, wali pihak berkepentingan tersebut.